Pemerintah Indonesia mulai mengantisipasi rencana investigasi dari United States Trade Representative (USTR) dengan menyiapkan argumentasi dan bukti yang dinilai kuat. Langkah ini dilakukan menyusul dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat setelah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977.
Sebagai informasi, investigasi berdasarkan Pasal 301 tersebut menyasar tindakan serta kebijakan ekonomi negara mitra yang dianggap menciptakan kapasitas berlebih atau excess capacity. Selain itu, USTR juga meneliti efektivitas penegakan larangan impor barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa.
Pemerintah Indonesia berfokus pada penyiapan persyaratan teknis dan pengumpulan bukti untuk menjawab poin-poin penyelidikan tersebut. Fokus utama saat ini adalah membuktikan bahwa regulasi domestik sudah sejalan dengan standar perdagangan internasional yang berlaku.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengantisipasi proses tersebut sejak awal. Oleh karena itu, proses penyiapan persyaratan di dalam investigasi ini akan dipersiapkan dengan baik
“Kedua hal ini sebenarnya sudah dibahas di dalam perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART), sehingga yang paling penting saat ini adalah kita mempersiapkan argumentasi bahwa Indonesia sudah melaksanakan atau memiliki ketentuan yang akan mengamankan hal tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3).
Menghadapi rencana investigasi dari USTR tersebut, Kemenko Perekonomian bersama instansi pemerintah terkait dan asosiasi industri telah melakukan konsolidasi internal. Tujuannya memastikan seluruh masukan yang akan disampaikan dalam proses investigasi bersifat selaras dan memperkuat posisi Indonesia.
Posisi yang ingin dibangun adalah bahwa kondisi di Indonesia berbeda dari tuduhan yang diarahkan ke sejumlah negara lain dalam investigasi serupa. Konsolidasi ini juga menjadi langkah awal pembentukan tim koordinasi lintas instansi yang akan menangani proses investigasi secara terpadu.
“Ke depan, perlunya adanya pembentukan tim koordinasi untuk menindaklanjuti proses investigasi ini dan juga melakukan sesi konsultasi dengan USTR. Kita harapkan proses konsultasi bisa berjalan lebih cepat dari jadwal dengan kita memberikan bukti bahwa kita telah melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan,” tutur Haryo.
Tim lintas instansi tersebut akan menyusun argumentasi dan bukti berdasarkan analisis hukum, regulasi, serta data empiris. Tim ini akan memaparkan bahwa regulasi di Indonesia secara tegas telah mengatur praktik antidumping, countervailing, hingga isu tenaga kerja paksa.
Pemerintah juga menekankan bahwa kapasitas produksi yang besar untuk tujuan ekspor bukanlah sebuah pelanggaran selama mengikuti aturan organisasi perdagangan dunia (WTO). Indonesia berkomitmen untuk terus menindak setiap pelanggaran hukum dalam praktik perdagangan yang mungkin terjadi.
“Mengenai kelebihan kapasitas produksi sektor manufaktur yang diekspor itu tidak menyalahi aturan WTO apabila tidak terjadi praktik dumping maupun praktik perdagangan tidak adil lainnya, seperti predatory pricing,” pungkas Haryo.
Diplomasi Perdagangan Terus Dilakukan
Pemerintah tidak hanya mengandalkan dokumen dan data, tetapi juga melanjutkan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Konsultasi dilakukan untuk menjelaskan kebijakan Indonesia sekaligus memperjuangkan kepentingan eksportir nasional.
Pada Juli 2026, pemerintah masih melakukan lobi agar tarif berdasarkan proses Section 301 dapat dibuat lebih kompetitif. Pemerintah juga mencatat bahwa USTR mengakui Indonesia memiliki komitmen dan kerangka regulasi untuk mencegah serta memberantas praktik kerja paksa dalam rantai pasok global.
Langkah tersebut menjadi penting karena kebijakan perdagangan AS dapat berdampak langsung terhadap daya saing produk Indonesia di pasar Amerika. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tetap memberikan ruang bagi eksportir nasional untuk bersaing.
Dengan menyiapkan argumentasi berbasis hukum, data, dan bukti pelaksanaan regulasi, pemerintah berharap proses konsultasi dengan USTR dapat berjalan konstruktif. Upaya tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia berusaha mempertahankan kepentingan perdagangan nasional melalui jalur diplomasi dan pembuktian yang terukur.