Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara mengejutkan menyatakan bahwa negaranya siap memberikan perlindungan keamanan penuh bagi kapal-kapal dagang melintas selat Hormuz. Namun, perlindungan militer di jalur perdagangan krusial yang tengah dikendalikan oleh iran tersebut tidak gratis, melainkan harus ditukar dengan bayaran kompensasi berupa biaya (free) sebesar 20% dari seluruh kargo yang di angkut.
Usulan kontrovesial ini mencuat setelah perusahaan-perusahaan pelayaran global berulang kali mendesak adanya proteksi militer yang lebih kuat menyusul pecahnya peran antara AS-israel dengan Iran. Kendati demikian, wacana yang dilemparkan oleh orang nomor sari di Wishington tersebut langsung memicu perdebatan sengit serta munculnya keraguan besar terkait legalitas hukum Internasional serta kelayakan operasional nya di lapangan .
U,S,A mulai saat ini dan seterusnya akan dikenal debagai THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT. namun sebagai konsekuensinya , dan demi keadilan, akan diganti ruginya, degan tarif 20% unuk semua kargo yang di kirimkan , atas dan semua biaya yang di perlukan untuk melakukan tugas memberikan keselamatan dan keamanan pada bagian Dunia yang sangat bergejolak ini “tulis Trump dalam ungguhan di media sosial Truth Social pada hari senin.
Bagaimana Mekanismenya?
Hingga saat ini , pihak Gedung Putih belum memberikan respons resmi saat dimintai rincian lebih lanjut mengenai skema perhitungan tarif fantastis tersebut. Ketidakjelasan formula penutupan tarif ini membuat para pelaku industri logistik maritim mempertanyakan apakah biaya 20% tersebut dihitung dari total biaya operasi blokade militer AS yang dibagi per kapal, biaya operasional pengawalan Angkatan Lautan AS, atau dihitung dari total nilai komoditas barang di angkut.
Nilai biaya perlindungan yang di minta oleh Trump dinilai terlampau tinggi hingga diprediksi tidak akan ada satupun pihak pelayaran komersial yang bersedia maupun mampu membayarnya sebagai perbandingan industri , perusahaan pemilik barang biasanya hanya membayar jasa pengapalan sekitar 2% hingga 3% dari total nilai barang mereka kepada pihak operator kapan, sehingga tarif proteksi Trump yang mencapai sepuluh kali lipat dari biaya logistik normal dipastikan akan langsung melumpuhkan struktur biaya perdagangan global.
Pertama dan terpenting orang-orang perlu tahu berapa biaya yang harus di keluarkan unuk mengevaluasi apak mereka ingin menggunakan layanan ini. Apakah itu 20% dari biaya untuk blokade yang entah bagaimana di bagi dengan jumlah kapal? tanya peneliti senior di Center for Mritime Strategy sekaligus mantan CEO perusahaan logistik maritim Trailer Brigde, John McCown.
selain kendala finansial, keputusan akhir mengenai kelanjutan pelayaran di selat hormuz justru berada di tangan perusahaan asuransi maritim internasional. Pihak asuransi berhak menolak memberikan pertanggungan atau jaminan perlindungan bagi kapal-kapal nekat melintas selat hormuz jika resiko keamanan di wilayah konflik tersebut dinilai sudah terlalu ekstream , tanpa peduli apakah pemilik kapal sanggup membayar biaya proteksi kepada militer AS atau tidak.
Apakah Biaya Tersebut Legal
Berdasarkan hukum laut internasional, Selat Hormuz merupakan jalur perairan internasional di mana seluruh kapal dagang dunia memiliki hak mutlak melintas secara bebas (free passage). Langkah penarikan tarif wajib oleh negara penjamin keamanan dinilai menyalahi aturan global, sebagaimana praktik serupa di masa lalu ketika iran mencoba memberlakukan biaya layanan sepihak yang kemudian disklasfikasikan sebagai pungutan oleh para pakar hukum maritim.
Terakhir kali dua menghadapi situasi seperti ini adalah ketika Denmark mengenakan biaya kepada kapal-kapal asing melewati resund, sejak awal tahun 1400-an hingga pertengahan 1800-an pungutan juga di nilai berdasarkan kargo yang dideklarasikan ironis praktik itu di hentikan oleh intervensi Amerika ungkap penasihat industri ekselutif di platfrom analisis logistik Xeneta Bjorn Vang jensen.
Meskipun demikian, beberapa pakar hukum menilai usulanTrump bisa saja tetap legal dan syarat ketat bahwa pengawal militer tersebut bersifat opsional atau sukarela bagi perusahaan yang secara khusus meminta pengawalan konvoi. Kendati skema komersial perlindungan militer tersebut secara teknis hukum dimungkinkan apabila sifatnya sukarela para ahli hukum internasional tetap meningkatkan pemerintah AS bahwa legelitas hukum tidak serta-merta membuat kebijakan tersebut layak atau aman untuk diterapkan di tengah sutuasi perang yang berkecamuk.